Pilkada Dipilih Langsung atau DPRD? Willy Bilang Begini

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya punya pandangan berbeda dari sejumlah politikus lain terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dilakukan secara langsung atau mengikuti usulan Presiden Prabowo dipilih oleh DPRD karena biaya tinggi.

Dia menilai baik langsung maupun dipilih oleh DPRD, pilkada masih sama-sama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Menurutnya untuk menilai kedua sistem pilkada itu tidak bisa dilakukan secara hitam putih.

Karena baik langsung maupun tidak langsung, pemilihan umum masih merupakan sistem demokrasi.

"Dulu di zaman tertutup itu atas nama demokrasi Pancasila, sekarang demokrasi yang terbuka yang katanya sangat liberal' juga dalam alam Pancasila," ujar Willy di Jakarta, Kamis (19/12).

Menurut dia, sejauh ini Bangsa Indonesia masih belum bisa menentukan sistem pilkada atau pemilu yang lebih pancasilais.
Namun, dia mengatakan bahwa Bung Karno sebagai salah satu tokoh perumus Pancasila tidak menginginkan demokrasi dijalani dengan gontok-gontokan.

"Bung Karno di dalam pidato 1 Juni menolak demokrasi gontok-gontokan, dia memilih musyawarah mufakat yang namanya socio democracy," katanya.

Untuk itu, Willy menyarankan agar perumusan sistem pilkada mendatang dilakukan berdasarkan riset dari berbagai kalangan.
Dari riset tersebut, sistem politik bakal berdasarkan kebutuhan Bangsa Indonesia untuk bertahun-tahun ke depan.

Dia juga ingin agar seluruh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari berbagai universitas di Indonesia membahas sistem pemilu ke depan.

Semua pihak, kata dia, perlu menggelar survei walaupun nantinya tak berarti menjadi sebuah keputusan.

"Sebelum ada penyesalan, empat tahun ke depan nggak ada pemilu, jadi ini enggak mendesak-mendesak amat. Indonesia butuh tarik nafas, butuh riset, negara maju itu berbasis riset," kata Willy. (Antara/jpnn)