Pilkada Langsung Kontraproduktif Dengan Otda

Dorong Titik Berat Otonomi Digeser Dari Kabupaten/Kota ke Provinsi

Kamis, 10 November 2011 – 01:49 WIB

Untuk memberikan pelayanan yang baik, pemerintah harus lebih didekatkan kepada publik yang dilayani. Makanya, kabupaten/kota menjadi titik berat otonomi. "Tapi, sekarang waktunya untuk memindahkan otonomi ke provinsi," kata Ryaas, lantas tersenyum.

     

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, provinsi nantinya akan mengkoordinasi investasi, kepegawaian, sampai pengelolaan dana dekonsentrasi di daerahnya. "Perilaku bupati atau walikota yang suka pergi kemana-mana tanpa izin akan berhenti dengan sendirinya. Konsolidasi ekonomi bisa lebih baik, begitu juga supervisi," tegas Ryaas.

     

Konsekuensi lainnya adalah sejumlah kewenangan yang sekarang dipegang "Jakarta" akan dipindahkan ke level provinsi. Pemerintah pusat tidak lagi terlalu banyak mencampuri urusan domestik daerah. Sehingga, pemerintah pusat bisa lebih fokus memikirkan persoalan nasional dalam konteks globalisasi dan dunia internasional.

     

"Konsekuensinya jumlah kementerian akan berkurang, bukan kabinet padat karya seperti sekarang," ujarnya. Pilkada langsung, lanjut dia, juga hanya perlu digelar untuk memilih gubernur. Sedangkan, bupati dan walikota dipilih DPRD.

     

JAKARTA - Aktor penting yang membidani pelaksanaan otonomi daerah (Otda) di Indonesia pasca refomasi, Ryaas Rasyid, merasa kecewa. Dia mengaku pelaksanaan

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• Next