Pilkada Langsung Picu Ketidaknetralan Birokrasi

Senin, 15 April 2013 – 15:31 WIB

Dia mencontohkan di Kendari, lurah Baruga mengancam akan mengganti ketua RT/RW di wilayahnya jika tidak ikut mendukung incumbent. Sedangkan di Kabupaten Kampar, bupati memutasi salah satu pegawai sekwan menjadi pegawai sekcam karena terindikasi tidak memihak kepadanya.

Di Kabupaten Pandeglang, pasca-pilkada terjadi mutasi besar-besaran. Erwan Kurtubi yang memenangkan pertarungan membersihkan birokrasi yang tidak mendukungnya. Sebanyak 167 birokrasi dinonjobkan, beberapa diantaranya sudah pindah ke provinsi atau daerah lain. Sanksi lain berupa mutasi kepada 17 birokrasi yang bersaksi dalam sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) seperti Camat Cimanuk yang dijadikan guru SD.

"Pilkada langsung telah menjadi buah simalakama bagi birokrasi. Menjadi mesin pemenangan incumbent berarti melawan aturan dan bertentangan dengan pilihannya. Tapi menolak membuat posisi dan karirnya terancam. Salah memberikan dukungan bisa membuat karir tamat," tuturnya.(esy/jpnn)

JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung dinilai memperburuk birokrasi. Dalam pilkada langsung di delapan daerah yang diriset Indonesia

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News