Pilkada Papua 2024 Tanpa Paulus Waterpauw, Pemuka Adat & Agama Serentak Suarakan Keresahan

jpnn.com, PAPUA - Sebentar lagi, negeri ini akan kembali diramaikan kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024-2029 secara serentak.

Menjelang pelaksanaannya yang konon bertajuk sebagai pesta demokrasi ini justru menyisakkan dinamika, berawal sejak penentuan bakal calon kepala daerah.

Untuk menentukan kandidat, tentu ada aktor elit politik, mereka rata-rata pemangku jabatan dan pemegang kendali partai. Namun, sikap politik yang tidak memetakan kebutuhan rakyat dengan kepentingan pribadi acap kali melahirkan polemik.

Hampir sebagian, penentu kebijakan itu keliru menerbitkan rekomendasi mengusung cenderung faktor lain, tidak lagi berkiblat pada sosok yang seharusnya dinilai dari sumbangsih elektoral signifikan karena ketokohannya. Apalagi sosok yang dimaksud sebagai pemangku wadah tertinggi partai itu sendiri di daerah.

Contoh, yang terjadi di Provinsi Papua. Partai Golkar dengan mudahnya mengubah rekomendasi bakal calon yang diusung jelang menit-menit akhir pendaftaran. Ada apa?

Drama yang belum lama ini terjadi membuat para tokoh di Papua "gerah" dan merespons perubahan situasi politik tersebut karena menganggap peta politik di Tanah Papua cenderung tidak dinamis. Para tokoh ini ialah pemuka agama dan adat.

Mereka menyayangkan sikap Partai Golkar yang terkesan janggal, setelah mencabut rekomendasi dari Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Paulus Waterpauw, M.Si dan menyerahkan kepada kandidat lain.

Sedangkan, eks Kapolda Papua dan Papua Barat ini sosok yang dirindui dan diharapkan memimpin masyarakat Papua umumnya.