Pilkada Serentak Bentrok dengan PON 2024, Dede Yusuf Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi

"Karena ada rencana dimajukan Pilkada langsung yang sebelumnya Oktober menjadi September," sambungnya.

Dede mengatakan Komisi X DPR meminta adanya kejelasan dari Pemerintah Pusat terkait penyelenggaraan PON 2024.

Menurutnya, alokasi anggaran daerah akan sulit dimaksimalkan apabila waktu PON dan Pilkada serentak diselenggarakan dalam waktu berdekatan mengingat saat ini hampir seluruh kepala daerah diisi oleh pejabat sementara.

"Besar kemungkinan untuk penguatan terhadap event ini tentu akan terjadi kendala. Oleh karena itu perlu diambil solusi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait permasalahan ini," papar Dede.

Legislator Partai Demokrat dari Dapil Jawa Barat II itu menyebut, penjabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan sekuat gubernur dan bupati/wali kota hasil pilkada. Dede pun menilai alokasi anggaran juga akan banyak tersedot untuk penyelenggaraan Pilkada serentak.

“Anggaran pemerintah Aceh dan Pemda Sumut tentu sangat berat jika diharuskan membangun sarana prasarana PON,” terangnya.

Menurut dia, tuan rumah memerlukan anggaran di kisaran Ro 2-3 triliun untuk penyediaan sarana dan prasarana PON 2024. Beban anggaran tersebut sangat besar.

“Provinsi yang akan mengirimkan kontingen di PON pastinya juga terbebani karena hibah ke KONI daerah pasti jauh berkurang,” ungkapnya.