Pimpinan MPR Dapat Jamuan Nasi Goreng dan Lontong Sayur di Rumah Pak JK

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, JK sebagai tokoh bangsa, punya banyak pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran dalam membenahi kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan bangsa Indonesia. Karena itu, seusai pengabdian sebagai wapres 2014-2019, MPR akan tetap banyak berkonsultasi dengan JK untuk menyerap berbagai ilmu dan pemikiran beliau.

“Kami juga mendapat masukan bahwa yang perlu dipikirkan ke depan adalah hubungan antarlembaga negara. Pak JK selama ini mengamati dengan cermat konstitusi dan tata negara yang menyatakan tidak ada lembaga tertinggi dan tinggi negara. Jadi semua sama sebagai lembaga negara. Sekarang perlu kita pelajari untuk bagaimana mendudukan atau kedudukan MPR di antara lembaga negara lainnya," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, JK menyarankan MPR tetap terbuka kepada aspirasi publik yang berkembang di tengah masyarakat terkait amendemen terbatas UUD NRI 1945. Terlebih, amendemen terbatas UUD NRI 1945 bukanlah hal yang bertentangan dengan hukum. 

"Hampir semua bangsa di dunia pernah mengamendemen konstitusinya untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman dan menjawab persoalan yang dihadapi oleh bangsanya masing-masing. MPR RI memastikan ruang diskusi dan dialektika amendemen UUD NRI 1945 akan dibuka seluasnya. Karena aspirasi rakyat merupakan landasan terpenting dalam melakukan amendemen," pungkas Bamsoet.

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Lestari Moerdijat (F-Nasdem), Jazilul Fuwaid (F-PKB), Syarief Hasan (F-Demokrat), Zulkifli Hasan (F-PAN), Arsul Sani (F-PPP) dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD). (boy/jpnn)