PKS Membeber Alasan Tak Setuju Kenaikan PPN, Ada Kata Pandora Papers

jpnn.com, JAKARTA - Legislator PKS Anis Byarwati mengkritik upaya meningkatkan pendapatan perpajakan dengan menaikkan PPN.

Menurut Anis, sebetulnya kuncinya adalah bila ekonomi bergerak maka otomatis penerimaan pajak akan meningkat pula.

"Tetapi dengan kenaikan PPN ini justru akan berdampak pada keseimbangan permintaan barang dan jasa, jelas PKS menolak kenaikan PPN yang membebani rakyat," Anis seperti dikutip dari Antara, Minggu (9/10).

Politikus PKS itu mengingatkan dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), skema untuk mencegah penghindaran perpajakan dengan instrumen Alternative Minimum Tax (AMT) dan General Anti Avoidance Rule (GAAR) justru dianulir dalam RUU tersebut.

"Fraksi PKS jelas menolak RUU HPP yang sudah hilang ruh penegakan aturan perpajakan maka imbasnya tax ratio terancam tidak membaik, padahal instrumen pencegahan ini sudah digunakan di 43 negara dan direkomendasikan OECD," katanya.

Anis menekankan agar RUU HPP jangan sampai menguntungkan sebagian pihak tertentu saja dengan mengabaikan rasa keadilan bagi wajib pajak taat dan patuh.

Dia bahkan menyinggung soal data Pandora Papers yang dirilis International Consortium of Investigative Journalis mengungkap skema penghindaran pajak yang dilakukan orang kaya global dan diduga merugikan negara-negara asal.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai Pandora Papers membuka perilaku konglomerat dan pejabat yang melakukan penghindaran pajak.