PKS Mensinyalir Ada Konflik Kepentingan dalam Penanganan Covid-19, Kok Bisa?

jpnn.com, JAKARTA - PKS mensinyalir ada konflik kepentingan (versted interest) dalam program penanggulangan Covid-19, bahkan sudah lama terjadi.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mengatakan hal itu dibuktikan dari dua isu yang mencuat ke publik yakni kasus riset vaksin Merah Putih dan dugaan keterlibatan menteri dalam bisnis alat tes PCR.

Menurut dia, dua isu besar itu bisa menggerogoti kepercayaan publik pada pemerintahan. "Membangun kepercayaan publik itu kan tidak mudah," ungkap Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN.com, di Jakarta, Rabu (3/11).

Mulyanto menilai Presiden Jokowi tidak boleh membiarkan menteri yang dipimpinnya terlibat dalam bisnis.

Pasalnya, hal itu dapat mengganggu upaya pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19.

"Presiden Joko Widodo harus menindak menteri yang diduga terlibat dalam bisnis alat tes PCR," katanya.

Mulyanto menilai tidak etis jika ada menteri yang ikut berbisnis alat tes PCR. Apalagi menteri yang terlibat dalam bisnis ini punya kewenangan mengatur kebijakan penanggulangan Covid-19.

"Besar kemungkinan kebijakan yang dibuat diatur sedemikian rupa agar menguntungkan bisnisnya. Negara bisa bangkrut kalau mental menterinya seperti ini. Menteri itu jabatan publik. Jadi siapapun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya," beber Mulyanto.