PNS Tak Netral Semakin Vulgar

Surat Edaran Gubernur hanya Retorika

Kamis, 21 Juni 2012 – 07:48 WIB

Rio juga mengungkapkan, sikap tidak netral lurah tersebut sempat mendapat teguran dari Panwaslu. Menurut dia, kondisi demikian sebagai bentuk loyalitas para lurah dan camat terhadap Gubernur Fauzi Bowo yang kini menjadi calon incumbent dalam Pilkada DKI. “Itu bentuk loyalitas yang salah. Ketika pimpinan bermain ke ranah politik, seharusnya lurah dan camat tidak boleh terlibat,” tandasnya.

Terkait dengan keberadaan surat edaran gubernur tentang pentingnya menjaga sikap netralitas PNS lingkungan Pemprov DKI, Rio menilai, hanya suatu formalitas saja. Sebab terjadi perbedaan mencolok substansi surat edaran dengan kenyataan di lapangan. “Terbukti dengan kasus Lurah Gondangdia yang mengajak warga untuk memilih pasangan incumbent. Pola seperti ini terjadi di semua kelurahan. Sebuah gerakan yang sistematis,” tuturnya.

Karena itu, Rio mendesak Panwaslu DKI Jakarta lebih proaktif dalam mengawasi proses tahapan Pilkada DKI 2012. Sebab banyak ditemukan pelanggaran. Tentunya setiap temuan harus diiringi dengan pengenaan sanksi tegas, terutama kalangan PNS yang bersikap tidak netral. “Kami pernah menyampaikan ke Panwaslu agar proaktif,” ungkapnya.

Di sisi lain, Anggota Panwaslu Jakarta Pusat Abdillah Pahresi menuturkan, kasus Lurah Gondangdia tengah dalam proses kajian di Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang terdiri dari Panwaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. “Kemungkinan akan ada keputusan pekan depan,” imbuhnya.

JAKARTA -Sikap tak netral PNS (pegawai negeri sipil) seperti lurah dan camat dalam Pilkada DKI 2012 kian menjadi-jadi. Kondisi demikian membuat kalangan

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next