Polda: Kaltim Nihil Daerah Rawan Konflik saat Coblosan

jpnn.com - BALIKPAPAN - Polda Kaltim mengirimkan sebanyak 250 personel untuk ditempatkan di empat wilayah polres yang dianggap membutuhkan pengamanan ekstra.

Kapolda Kaltim, Irjen Dicky Atotoy mengatakan, empat polres yang mendapat dukungan personel itu adalah Polres Balikpapan, Kukar, Kubar dan Kutim. Pelepasan personel ini sendiri dilakukan secara resmi di halaman Mapolda Kaltim, Senin (7/4), menggunakan armada bus.

Untuk mekanismenya, sambung Dicky, begitu tiba di polres bersangkutan maka anggota yang telah di-BKO-kan (bawah kendali operasi) dari polda harus melapor ke masing-masing polres untuk mendapatkan arahan selanjutnya. Arahan ini penting diberikan karena mereka merupakan orang baru di daerah tersebut, belum mengetahui situasi dan kondisi (sikon) di lapangan.

“Bagaimana keadaan di daerah tersebut, berapa jumlah TPS (tempat pemungutan suara) yang ada, kapan mereka akan bergeser ke TPS. Semua yang mengatur nantinya kapolres masing- masing,” kata Kapolda Dicky kepada wartawan.

Mereka yang dibekali sejumlah perlengkapan seperti senjata akan melakukan pengamanan hingga H+1, namun tidak menutup kemungkinan apabila ada permintaan dari polres untuk berlanjut, maka bisa diperpanjang. Semua itu, lanjut Dicky, tergantung dari situasi di lapangan nantinya.

“Saat ini yang sudah meminta untuk diperpanjang itu Polres Kutim dan belum diketahui hingga berapa lama, dan mereka akan bertugas mulai dari sekarang (kemarin, Red),” kata mantan Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) ini.

Pada prinsipnya, para personel BKO Polda Kaltim telah bertugas sejak didirikan TPS-TPS di setiap daerah, hingga berlangsungnya pencoblosan untuk mengantisipasi adanya pelanggaran pemilu di TPS hingga potensi terjadinya kerusuhan.

"Mereka harus paham daerah di mana mereka bertugas, sehingga pengamanan benar- benar terlaksana, jangan sampai malah diamankan (mereka yang diamankan, Red)," jelasnya.
Permintaan tambahan personel dari polres ke Polda Kaltim dikarenakan personel yang dimilik keempat polres tidak mecukupi untuk melakukan pengamanan di seluruh TPS. “Pada prinsipnya 250 anggota yang kita kirimkan ini sudah ideal,” tambahnya.