Polda Sultra dan Kemendagri Bekerja Sama Usut Kasus Desa Fiktif

jpnn.com, JAKARTA - Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) Brigjen Merdisyam memastikan pihaknya tengah mengusut kasus desa fiktif atau desa siluman yang disebut berada di wilayah hukumnya. Menurut dia, pengusutan ini dilakukan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Ini kami lagi melakukan bersama dengan tim Kemendagri, sesuai yang disampaikan Pak Mendagri (Tito), kami lagi melakukan penyelidikan,” ujar dia ketika dikonfirmasi, Kamis (7/11).

Merdisyam sendiri mengaku belum bisa bicara banyak terkait kasus itu. Pasalnya, kasus ini sedang dalam tahap penyelidikan dan dia baru beberapa pekan menjabat sebagai Kapolda Sultra.

Dalam proses penyelidikannya, Polda Sultra kata Merdisyam tetap berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami mempunyai kewajiban untuk melapor ke KPK bahwa kami lakukan dalam rangka penyelidikan kasus ini,” sambung Merdisyam.

Terkini, kata Merdisyam, mereka tengah bersiap untuk melakukan gelar perkara terkait perkembangan penyelidikan. ‘Kami baru mau gelar perkara,” tandas dia.

Diketahui, desa fiktif atau desa siluman yang menerima dana desa awalnya diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melaporkan evaluasi kinerja APBN 2019 di hadapan Komisi XI DPR.

Menurut Sri Mulyani, desa siluman adalah desa yang tidak berpenduduk tetapi mendapatkan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat. Keberadaan desa siluman diduga berada di salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara. (cuy/jpnn)