Polemik PPPK, Para Pimpinan Honorer K2 Berbeda Pilihan Capres

BACA JUGA: Guru Honorer: Aneh, Nganggur Kok Dibayar sih!

"Saya berbeda dengan PHK2I yang memilih netral. Kalau menurut saya, honorer K2 tidak boleh netral. Kami kan bukan aparatur sipil negara (ASN)," ujar Itong kepada JPNN, Senin (11/3).

Sikap Itong sama dengan Bhimma. Awalnya Bhmma adalah pengurus inti di PHK2I. Lagi-lagi karena tidak puas dengan kepemimpinan Titi, dia memilih membentuk forum baru yaitu Honorer K2 Indonesia.

Bhimma yang merupakan honorer K2 dari tenaga teknis operator ini juga terang-terangan menjadi koordinator PROPAS (Pro Prabowo-Sandi). Baginya, honorer K2 harus menunjukkan sikap politiknya.

"Buat apa bilang netral tapi ternyata di belakang tidak netral. Mendingan seperti kami yang terang-terangan membela Prabowo-Sandi," tegasnya.

Baik Bhimma maupun Itong sama-sama menolak PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Program itu dinilai merugikan honorer K2. Sayangnya banyak yang tidak sadar.

Dia menyebut kebijakan pemerintah yang memicu honorer K2 terpecah. Mulai dari rekrutmen CPNS hingga PPPK yang difokuskan pada guru, tenaga kesehatan maupun penyuluh.

Banyaknya honorer K2 yang terjebak dalam PPPK, menurut Bhimma karena pengaruh para koordinator wilayah maupun daerah. Tidak sedikit pimpinan honorer K2 yang ikut dalam tes PPPK.