Polisi akan Gelar Opsus di Freeport

Kamis, 16 Juli 2009 – 10:10 WIB

FREEPORT. Ketidak becusan pemerintah mengelola Freeport dituding sebagai akar kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut.

Data Kontras menunjukkan, keamanan disekitar tambang, justru menjadi dagangan PT Feeport. Dalam laporannya kepada security Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat, yang dirilis dalam laporan International Network for Economic, Social & Cultural Rights, Consultation on Human Rights and the Extractive Industry, (Joint NGO Submission), di Geneva, 10-11 November 2005, Freeport mengakui telah mengucurkan dana bagi TNI tahun 2001, sebesar USD 4 - 6 juta. Tahun 2004 naik menjadi USD 6,9 juta.

"Dana pengamanan ini lebih besar dari dua tahun sebelumnya, yaitu USD 5,9 juta dan USD 5,6 juta," kata Usman. Pada 2004, kebijakan pengamanan ini jatuh ke tangan polisi. " Maka , patut diduga perebutan dana keamanan PT Freeport inilah salah satu pemicu kekerasan di sekitar tambang PT Freeport," katanya.

Kontras meminta Panglima TNI untuk meredam setiap pernyataan dari kalangan TNI mengenai dugaan pelaku kekerasan. "Tanpa dukungan bukti yang kuat, pernyataan-pernyataan kalangan TNI yang telah mengarahkan pelaku pada TPN/OPM hanya akan semakin memperkeruh suasana dan provokatif," katanya.

Di Mabes Polri, Wakadivhumas Mabes Polri Brigjen Sulistyo Ishak mengatakan, Polri akan segera menggelar operasi khusus. "Mulai Jumat ( 17/07) sampai tak terbatas,?"katanya. Hingga kini, polisi belkum berhasil mengidentifikasi kelompok pengacau. "Tingkat kesulitan adalah geografis dan luas wilayah. Ini menjadi kesulitan utama," ujarnya.