Polisi akan Gelar Opsus di Freeport

Kamis, 16 Juli 2009 – 10:10 WIB

FREEPORT. Ketidak becusan pemerintah mengelola Freeport dituding sebagai akar kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut.

JAKARTA---Desakan agar pemerintah serius mengatasi konflik bersenjata di Papua semakin deras. Tuduhan yang terburu-buru dinilai justru memperkeruh masalah. "Polisi harus berada di depan, jangan segera menuding kelompok A atau kelompok B," ujar Koordinator Kontras Usman Hamid di kantornya kemarin.

Kontras bersama Imparsial, PBHI, Walhi dan Jaringan Tambang kemarin berkumpul untuk mendiskusikan masalah keamanan di Papua. Menurut Usman, eskalasi kekerasan di Papua terjadi terus menerus. Khususnya yang terjadi di wilayah Keerom, Nabire, Paniai, Wamena, Kabupaten Yapen hingga rentetan penembakan di wilayah Timika.

Selain menjadi korban penembakan, menurut Usman, sejumlah warga sipil di Kabupaten Yapen ditangkap dengan tuduhan ikut terlibat gerakan separatis TPN/OPM. "Padahal tidak seluruhnya memiliki motif politik," katanya. Data Kontras menunjukkan, insiden penembakan Melkias Agapa di Nabire (25/6) disebabkan oleh tidak profesionalnya aparat kepolisian dalam penanganan kasus di masyarakat. Juga penembakan Isak Psakor asal (16) kampung Kibay (22/6) oleh anggota TNI dari Batalyon Infantri 725 Pos Sungai Bewan yang saat itu berpatroli.

Menurut Usman, kekerasan disekitar tambang PT Freeport juga bukan hal baru. Tidak becusnya pemerintah mengurus PT Freeport merupakan akar kekerasan di sekitar tambang milik Amerika Serikat tersebut. "Bahkan Panitia Khusus untuk kasus Freeport yang dibentuk DPR RI 2004-2009, juga tak menghasilkan apa-apa," kata orang dekat almarhum Munir itu.