Polisi Dianggap Telah Langgar Konstitusi

Senin, 26 Desember 2011 – 14:39 WIB

Hajriyanto menambahkan, kasus kali ini juga menjadi bukti bahwa perlu ada perombakan menyeluruh terhadap institusi Polri. Sebab, lanjut dia, Polri ternyata bukan sekadar alat kekuasaan. "Melainkan juga alat para pemodal besar untuk melindunginya," tegasnya.

Lebih lanjut, kata dia, institusi Polri dari daerah sampai tingkat Kapolri harus mempertanggungjawabkan terjadinya kasus kerusuhan di Bima. Setidaknya, Kapolri harus segera mengambil langkah cepat dan drastis untuk menindak anak buahnya. "Seret ke pengadilan. Selain itu, yang lebih penting lagi, polisi harus segera mengubah tabiatnya menjadi pengayom rakyat," ungkapnya.

Unjuk rasa berbuntut kerusuhan dengan korban jiwa di Bima dipicu protes warga terhadap dikeluarkannya izin pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara. Karena menolak adanya izin pertambangan emas tersebut, warga dan mahasiswa kemudian memblokade Pelabuhan Sape.

Kerusuhan kemudian terjadi ketika polisi berusaha menghentikan dan membubarkan aksi blokade. Selain korban luka, kerusuhan tersebut akhirnya memakan korban jiwa dari warga dan mahasiswa. (dyn/c6/agm)

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari bersuara keras terkait kasus peristiwa pembubaran unjuk rasa berdarah di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News