Polisi Dilaporkan ke PBB
Rabu, 16 September 2009 – 12:29 WIB
Menurut anggota koalisi Febri Diansyah, penetapan tersebut merupakan bukti nyata oligarki kekuasaan lewat alat kepolisian untuk membajak pemberantasan korupsi. Yang paling nyata, langkah kepolisian ini merupakan kabar gembira bagi para koruptor. "Ini menunjukkan bahwa presiden tidak bisa diharapkan untuk berantas korupsi hari ini atau ke depan," sebut peniliti Indonesian Corruption Watch (ICW) ini.
Koalisi mengkhawatirkan, adanya pemusatan kekuasaan pada orang-orang tertentu sehingga penegakan pemberantasan korupsi dapat dikontrol. Pasal 23 UU No 31 Tahun 1999 yang sebagian diubah UU No 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi bakal menjadi pasal karet tertama bagi KPK sendiri.