Politik Uang Mengkhawatirkan
Rabu, 06 April 2011 – 06:47 WIB
JAKARTA - Politik uang yang marak dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) sudah mencapai titik membahayakan demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia. Politik transaksional seperti jual-beli suara lumrah dalam Pilkada, tanpa pernah pelakukan ditindak secara hukum. "Padahal demokrasi harus dibarengi dengan penegakan hukum. Jika demokrasi tanpa hukum, yang terjadi adalah kekacauan," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md ketika berbicara dalam Lecturer Series on Democracy yang diselenggarakan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (5/4).
Mahfud menjelaskan, terjadi semacam paradoks dalam pembangunan demokrasi Indonesia saat ini. Sebagian kalangan menganggap demokrasi Indonesia kini mengalami kemajuan pesat, sedangkan sebagian yang lain menilai demokrasi di negeri ini sudah kebablasan. "Mereka yang bilang demokrasi Indonesia lebih maju berargumen, orang sekarang bebas mendirikan partai politik dengan syarat beranggotakan 50 orang. Sehingga demokrasi kita dikatakan bagus, tidak menghalang hak asasi orang untuk mendirikan partai politik," kata Mahfud.
Selain itu, lanjutnya, pers di Indonesia juga lebih bebas memberitakan apa saja, tanpa takut dibredel seperti pada masa lalu. Gerakan-gerakan masyarakat sipil pun sudah jauh berkembang lebih baik daripada tahun-tahun silam. Ditambah lagi pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan secara langsung dan demokratis. "Itulah sebabnya Indonesia disebut negara demokrasi terbesar ketiga di dunia," imbuh Mahfud di hadapan para akademisi FISIP UIN Syarif Hidayatullah.
JAKARTA - Politik uang yang marak dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) sudah mencapai titik membahayakan demokrasi yang sedang dibangun
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Tiga Pelaku Pembunuh Vina Masih Berkeliaran, Tolong Jangan Gadaikan SK PPPK | Reaction JPNN
-
PDIP Gelar Rakernas V
-
Tepis Pernyataan Hotman Paris, Henky Solihin Sebut Richard Lee Bisa Dijerat Pidana
-
PDIP Kantogi 8 Nama untuk Pilkada DKI Jakarta
-
Australia Selatan Kaji Larangan Penggunaan Media Sosial untuk Anak-Anak
BERITA LAINNYA
- Nasional
Sinkronisasi Data Korban Galodo Sumbar, BNPB: 61 Orang Meninggal
Sabtu, 18 Mei 2024 – 21:34 WIB - Nasional
Uni Irma Apresiasi Respons Cepat Mentan Amran Bantu Petani Korban Galodo Sumbar
Sabtu, 18 Mei 2024 – 21:10 WIB - Hukum
Irjen Helmy Keluarkan Instruksi, Preman di Lampung Siap-Siap Saja
Sabtu, 18 Mei 2024 – 20:32 WIB - Humaniora
TB Hasanuddin Tegaskan Pulau di Indonesia Tidak Boleh Diperjualbelikan
Sabtu, 18 Mei 2024 – 20:00 WIB
BERITA TERPOPULER
- Parpol
Yusril Mundur, Fahri Pimpin Partai Bulan Bintang
Minggu, 19 Mei 2024 – 01:52 WIB - All Sport
Proliga 2024: Gairah Bandung bjb Tandamata Mengendur, Telan Tiga Kekalahan Beruntun
Sabtu, 18 Mei 2024 – 21:56 WIB - Bisnis
PNM Peduli Tanam Mangrove & Serahkan Sumur Bor untuk Warga Indramayu
Sabtu, 18 Mei 2024 – 22:25 WIB - Olahraga
Pelatih Teco Ungkap Penyebab Kekalahan Memalukan Bali United 0-3 dari Persib
Sabtu, 18 Mei 2024 – 23:01 WIB - Komunikasi
Telkomsat & Starlink Kerja Sama Layanan Segmen Enterprise di Indonesia
Minggu, 19 Mei 2024 – 03:11 WIB