Politik Uang Penentu Kemenangan

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hajriyanto Y Thohari mengatakan, berbagai dialog yang dilakukan antara caleg dengan pemilih selama berlangsungnya kampanye hanya sekedar mukadimah atau pembukaan.

Menurutnya, siapa yang akan dipilih masyarakat sebagai anggota DPR atau DPRD, sangat ditentukan oleh seberapa besar uang yang dibagi-bagikan kepada pemilih. Hajriyanto menyebut politik uang itu dengan istilah "sentuhan akhir para caleg".

"Selama kampanye di daerah pemilihan, saya habiskan waktu untuk mendatangi konstituen dan berdialog untuk merumuskan aspirasinya. Hasilnya ternyata tidak efektif karena saya tidak melakukan sentuhan akhir dalam sebuah kampanye," kata Hajriyanto Y Thohari, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/4).

Dibanding dengan pemilu sebelumnya, menurut politisi Golkar itu, politik uang di pileg 2014 memang semakin merajalela dan masif bahkan lebih terbuka.

"Saya meyakini salah satu penyebabnya karena sistem pileg yang terlalu personel dan harus pula bertarung dengan sesama kader di internal partainya," ujar Hajriyanto.

Kedua lanjut dia, faktor pendidikan rakyat Indonesia yang rata-rata kelas 2 SMP dengan angka kemiskinan 11,6 persen serta pengeluaran per hari di bawah satu dolar Amerika Serikat.

"Ketiga, kultur politik kita, di mana kultur pilkades sudah terbiasa dengan bagi-bagi duit. Masyarakat menyimpulkan, untuk jadi kades saja kasi duit apalagi mau jadi wakil rakyat yang gajinya lebih besar. Juga harus bagi-bagi duit," ungkapnya.

Hal yang sama sebetulnya juga terjadi pada pemilu 2009. "Tapi pileg 2009 sepertinya menjadi ajang bagi masyarakat untuk mendalami bagimana seharusnya politik uang dimainkan dan pileg 2014 aplikasinya dan ternyata lebih canggih," pungkas Hajriyanto.(fas/jpnn)