Politikus Gerindra Sarankan Jokowi Minta Maaf

Terakhir, ketiga, buruknya proses perumusan kebijakan secara keseluruhan tadi menandai lemahnya leadership dalam pemerintahan negara ini. Sebab, kenapa bisa kebijakan yang belum matang kajian dan analisisnya sudah diumumkan ke publik.

"Dari sini, alasan presiden yang membatalkan kenaikan premium karena ingin cermat dalam memutuskan harga premium, sangat tidak masuk akal. Justru pembatalan oleh presiden, menandakan hal sebaliknya. Pemerintah lagi-lagi sembrono dalam memutuskan sebuah kebijakan sensitif," tutur legislator asal Jawa Barat ini.

Heri menambahkan, pembatalan kebijakan yang belum seumur jagung ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya pemerintah pernah beberapa kali membatalkan kebijakan yang pernah diambilnya, seperti pembatalan kebijakan full day school, pembatalan pencalonan Budi Gunawan sebagai kapolri, pembatalah kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Jalan Tol, serta pembatalan kebijakan Pajak Bunga Deposito.(fat/jpnn)