Politikus Golkar: Penganggaran Proyek e-KTP tak Masalah

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi soal proses penganggaran proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, tidak ada masalah dengan proses penganggaran proyek e-KTP.

"Penganggarannya sesuai dengan yang diajukan kementerian dan kita membahasnya dengan baik," kata Chairuman usai diperiksa KPK, Senin (7/11) sore.

Dia mengatakan, Komisi II DPR saat itu sudah mengambil kebijakan politik untuk kepentingan bangsa yang besar agar e-KTP bisa dilaksanakan. "Sehingga administrasi kependudukan itu bagus," ujar Chairuman.

Selain itu, kata dia, agar mendapatkan daftar pemilih tetap yang akuntabel dan tidak lagi di manipulasi.

Menurut Chairuman, anggaran e-KTP yang disetujui saat itu Rp 5,9 triliun untuk dua tahun. "Tapi kan itu dibagi dua tahun. Itu multiyears," katanya.

Menurut dia, proyek itu dibikin multiyears agar bisa selesai. Bahkan, katanya, Mendagri Gamawan Fauzi saat itu, berjanji akan mundur dari jabatannya kalau proyek e-KTP tidak selesai.

Dia membantah ada pertemuan dengan pengusaha terkait proyek e-KTP. "Tidak mungkin kita melakukan pertemuan itu," tegasnya.