Politikus Ini Bandingkan Anies dengan Ahok Dalam Penanganan Honorer, Jauh Banget

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo membandingkan Gubernur Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam penanganan honorer.

Di zaman Ahok, peningkatan kesejahteraan SDM menjadi skala prioritas. Ahok, kata Rio, tidak hanya peduli PNS, tetapi juga honorer.

Menurutnya, di zaman Ahok, honorer mendapatkan kepastian hukum dan kesejahteraan. Sebaliknya di zaman Anies, honorer dalam suasana ketidakpastian dan waswas karena adanya seleksi yang dilakukan setiap tahun.

Anies, bahkan saat seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021 tidak mengajukan kuota maksimal.

Sebagai daerah khusus ibu kota negara yang tidak bergantung pada APBN, menurut Rio, seharusnya Anies bisa melakukan negosiasi dengan pusat. 

"Kan, bisa Pak Anies meminta kuota maksimal, toh gajinya yang tanggung Pemprov, bukan APBN," ucapnya kepada JPNN.com, Selasa (7/6).

Politikus PDIP ini memaparkan, belanja pegawai di DKI baru 20-an persen sehingga memungkinkan untuk penambahan aparatur sipil negara (ASN), baik CPNS maupun PPPK.

Belum lagi uang DKI yang sangat besar sebenarnya tidak akan menyulitkan pemprov mengangkat 6 ribuan honorer DKI menjadi PPPK.