Politikus PDIP Kirim Empati buat Pak SBY

Dia menegaskan, sikap pemerintah jelas bahwa pemberian grasi sama sekali tidak ada muatan politik apalagi ditujukan untuk menyerang SBY dan keluarga.

Menurut Arteria, grasi merupakan kewenangan mutlak presiden. Dia menyebut, presiden tidak seenaknya memberi grasi, karena sudah melalui pertimbangan Mahkamah Agung (MA). "Sudah jelas pertimbangan yuridisnya, murni hukum. MA merupakan kekuasaan yudikatif. Lain halnya apabila rekomendasri terbit dari DPR yang bisa saja dikatakan ada muatan politis," ujarnya.

Dia tidak mau membuat suasana keruh karena akan menyulitkan SBY nantinya. Namun, dia sedikit mempertanyakan apakah grasi yang diberikan SBY kepada terpidana narkotika asal Australia, Schapelle Leigh Corby tidak bermuatan politis. "Di mana letak kedaulatan Indonesia sebagai negara dalam kasus Corby?" kata dia.

Arteria menyarankan agar sekarang SBY istiqamah dan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan. Selain itu tetap menghormati proses pemerintahan yang sedang berjalan. (boy/jpnn)