Politikus PKS: Peran Pers Sangat Dinanti

Menurut Mufida lagi, isu  kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang menjadi perhatian Komisi IX DPR, juga membutuhkan peran pers untuk mendorong pemerintah lebih terbuka. Di samping menyajikan fakta lapangan tentang kesulitan masyarakat menghadapi kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang bersamaan dengan kenaikan tarif dan harga berbagai kebutuhan hidup mereka, perlu juga diimbangi dengan pengungkapan informasi yang benar dari penyelenggara negara.

“Dari pemerintah, kami masih membutuhkan informasi terbuka tentang data BPJS. Berapa sih jumlah peserta per kelas per jenis peserta? Berapa sih biaya operasional? Berapa sih biaya manfaat per kelas? Insan pers bisa mendorong agar pemerintah terbuka dalam hal ini,” papar Mufida.

Anggota Komisi IX DPR itu juga mengapresiasi pidato Presiden Jokowi dalam peringatan Hari Pers Nasional, Sabtu 8 Februari 2020 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Dalam peringatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan masyarakat yang sehat terlahir lewat pembentukan pola pikir positif yang didapatkan lewat informasi-informasi yang baik. Sementara informasi yang baik tersebut terlahir lewat jurnalisme dan ekosistemnya yang juga berjalan baik.

“Memang seperti itu. Maka, pers harus terus menerus mengukuhkan diri menjadi pilar demokrasi. Peneguh bagi pilar-pilar lainnya. Memberi manfaat kehadiran bagi masyarakat, bukan menjadi corong pembawa kepentingan salah satu pihak,” kata Mufida.

Di sisi lain, Mufida juga mengapresiasi pers Indonesia yang kini lebih bebas namun tetap bertanggung jawab.
“Saya melihat, pers Indonesia secara umum kini sudah lebih objektif dan memberikan nilai positif melalui berita untuk tujuan mencerdaskan bangsa,” ungkap dia. (boy/jpnn)