Politisasi PNS Terparah di NTT dan Sulut

Jumat, 11 Februari 2011 – 02:52 WIB

Karenanya, ia menyarankan agar perlu ada pembatasan dana kampanye dengan transparan untuk menghindari tingginya biaya Pemilukada. Kata dia, Pengawasan KPU dan Panwaslu juga perlu dioptimalkan. (awa/jpnn)

JAKARTA - Hakim konstitusi, Hamdan Zoelva menceritakan pengalamannya selama menangani sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Mahkamah

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News