Politisi Demokrat Minta Program e-KTP jangan Dipolitisasi
Minggu, 02 Oktober 2011 – 19:31 WIB
Dijelaskan Mubarok, pelaksanaan program pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu patut diapresiasi positif sebagai sistem tertib administrasi penduduk sekaligus monitoring kemanan.
Mubarok menjelaskan, program e-KTP bukan sekedar untuk menyukseskan pesta demokrasi di tanah air ini saja. Selain untuk akurasi pendataan jumlah pemilih menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), e-KTP juga punya manfaat yang lebih luas lagi.
JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahcmad Mubarok menyatakan, proyek pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebaiknya jangan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
BERITA LAINNYA
- Hukum
Wanita Ini Ikut Terjaring OTT KPK di Kalsel, Siapa Dia?
Senin, 07 Oktober 2024 – 21:08 WIB - Hukum
SK Bupati Terkait Tambang Hanya Dapat Diputus Oleh PTUN
Senin, 07 Oktober 2024 – 20:53 WIB - Hukum
Nilai OTT KPK di Kalsel Hampir Setengah Kekayaan Sahbirin Noor alias Paman Birin
Senin, 07 Oktober 2024 – 20:33 WIB - Hukum
Lihat, 4 Orang yang Terjaring OTT Kalsel Tiba di Gedung KPK, Ada yang Kenal?
Senin, 07 Oktober 2024 – 20:20 WIB
BERITA TERPOPULER
- Humaniora
Banyak Honorer Ogah Mendaftar PPPK 2024 di Luar Dinas Asal, Terungkap Alasannya
Senin, 07 Oktober 2024 – 16:34 WIB - Hukum
Sebegini Uang yang Diamankan dari OTT Orang Kepercayaan Gubernur Kalsel, Bergepok-gepok
Senin, 07 Oktober 2024 – 18:17 WIB - Hukum
KPK Belum Bisa Angkut 6 Pihak yang Terjaring OTT di Kalsel, Ini Kendalanya
Senin, 07 Oktober 2024 – 18:25 WIB - Jabar Terkini
Penjelasan Pengunggah Video Viral Pembagian Bantuan Ibu Hamil di Bandung: Iseng Saja
Senin, 07 Oktober 2024 – 19:30 WIB - Hukum
KPK Amankan 6 Orang dari OTT di Kalsel, Siapa Saja Mereka?
Senin, 07 Oktober 2024 – 20:03 WIB