Politisi Golkar Siapkan Angket Pajak Jilid II

Kamis, 05 Mei 2011 – 20:20 WIB

“Solusinya, DPR harus mendorong hak angket pajak jilid dua dengan mengusung nama baru, yaitu hak angket kebocoran penerimaan negara. Saya akan galang dan ajak kawan-kawan Dewan yang sebelumnya jadi inisiator hak angket. Saya juga akan minta fraksi Golkar untuk mempertimbangkan pentingnya hak angket kedua ini. Karena hingga kini belum ada pergerakan apa-apa dari Ditjen Pajak dan Panja DPR untuk membongkar kasus pajak dengan sungguh-sungguh. Ditjen Pajak hanya memberi angin sorga kepada masyarakat, tapi faktanya tidak ada hasil apa-apa. Inpres tidak dilaksanakan," tukasnya.

Hal senada diungkapkan oleh anggota Komisi III, Martin Hutabarat. Menurutnya, Ditjen Pajak merupakan titik terlemah pemerintah dari sektor penerimaan negara. Jika dibiarkan, negara berpotensi dibobol ratusan trilyun rupiah per tahun secara sistematis. Ujung-ujungnya, rakyat juga yang jadi korban.

“Saya sangat kecewa penanganan kasus pajak sampai sekarang masih gelap. Penerimaan pajak negara juga tidak bisa diketahui publik. Semua serba gelap dan tertutup. Sengketa pajak ternyata bisa diatur penanganannya. Pemerintah tidak serius. Karena itu, kami di DPR menuntut agar semua tabir gelap ini dibuka semua oleh Ditjen Pajak,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.

Ditegaskan Martin, partainya akan mendukung penggunaan hak angket DPR jilid dua terkait kasus pajak, jika pemerintah tetap menutup rapat-rapat penanganan kasus pajak yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.