Polri Diingatkan tak Abaikan Tugas Pokok

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi PKS di MPR, TB Sumandjaja meminta Polri untuk lebih bersikap terbuka dalam menyampaikan berbagai hasil investigasinya terhadap berbagai kasus tindak kejahatan. Menurutnya, kepolisian juga harus profesional menjalankan tugasnya tanpa membedakan status sosial masyarakat.

"Ini memang, Polri itu belum berani buka-bukaan. Mulai wartawan yang dibunuh hingga tewasnya Nasrudin Zulkarnaen, itukan keterangan polisi tidak tuntas. Kesannya ada yang disembunyikan," kata Sumandjaja, dalam Dialog Pilar Negara bertema "Kekerasan pada Aparat dan Wibawa Negara", di gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (23/9).

Demikian juga halnya berbagai rentetan peristiwa tindak kekerasan yang ditangani Polri. "Jangan sampai berbagai peristiwa ini diperlihara untuk promosi jabatan. Kasihan rakyat," tegas dia.

Selain itu, Sumandjaja juga mengkritisi pekerjaan Polri dalam mengatur lalu lintas di kawasan Puncak, Jawa Barat khusus pada libur. "Kalau saja ada ibu hamil yang mau melahirkan, pasti keburu mati di tempat karena tidak boleh melintasi jalur yang sedang ditutup. Tapi begitu ada yang berbisik dari atas mobil mewah untuk melintas jalur yang sedang tertutup, pasti langsung mereka kawal. Ini juga ketidakadilan yang secara sengaja dipertontonkan kepada rakyat," tegas anggota Komisi III DPR itu.

Di tempat yang sama, Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR, Mohammad Jafar Hafsah mengatakan tugas Polri saat ini sudah terlalu banyak. Akibatnya menurut Jafar, tugas pokoknya memberikan rasa aman kepada rakyat terabaikan.

"Sekarang itu tugas Polri itu terlalu banyak. Misalnya mengurusi surat izin mengemudi (SIM) hingga menjaga jalan raya dan mengawasi lalu-lintas truk. Akibatnya, tugas utamanya menjaga keamanan dan kenyaman rakyat terabaikan," kata Mohammad Jafar Hafsah,

Menurut mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR itu, memberikan rasa aman oleh Polri, sama pentingnya dengan kewajiban negara menyediakan pendidikan bagi rakyatnya. Itu salah satu makna dan konsekuensi kita bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

"Jadi, ketika rasa aman itu tidak terpenuhi, dengan sendirinya membawa konsekuensi pihak yang semestinya memberikan rasa aman itu memang berpotensi kena tindak kekerasan. Kalau ini dibiarkan terus menerus, pasti berpengaruh terhadap wibawa negara," tegasnya. (fas/jpnn)