Poros Maritim Diminati Asia

JAKARTA - Tekad pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia menuai respon positif. Negara-negara Asia pun siap mendukungnya.
        
Chairman Dewan Perdamaian dan Rekonsiliasi Asia atau Asia Peace and Reconciliation Council (APRC) Surakiart Sathirathai mengatakan, visi poros maritim dunia yang disampaikan Presiden Jokowi sangat cocok dengan konteks geopolitik saat ini.

"Karena itu, diplomasi maritim harus dikedepankan untuk mengeliminir konflik," ujarnya dalam diskusi maritim di Istana Wakil Presiden kemarin (2/12).
       
Menurut Surakiart, dalam dua tahun terakhir, APRC yang merupakan organisasi nonprofit internasional terus berkutat untuk mencari solusi atas memanasnya isu Laut Cina Selatan yang melibatkan Tiongkok dan beberapa negara Asean. "Kami terus melakukan diplomasi untuk meredakan tensi," katanya.
       
Beranggotakan 24 mantan kepala negara dan menteri dari berbagai negara, APRC menilai jika Laut Cina Selatan sangat strategis.

Selain potensi kandungan minyak dan gas, kawasan tersebut juga merupakan jalur utama lalu lintas hampir separo ekspor impor dunia, dengan nilai USD 5,3 triliun per tahun.
       
Surakiart menyebut, Laut Cina Selatan akan kian strategis di tahun-tahun mendatang. Pada 2035, 90 persen minyak dari Timur Tengah akan dikirim ke Asia dan sebagian besar dikirim melalui Laut Cina Selatan. Karena itu, konflik di kawasan tersebut akan mengganggu pertumbuhan ekonomi Asia serta mengganggu pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). "Sebab, seluruh kawasan menjadi tidak stabil," ucapnya.
       
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui, meski tidak terlibat langsung dalam konflik Laut Cina Selatan, Indonesia tetap berkepentingan karena 70 persen wilayah Indonesia berupa perairan. "Karena itu, kami siap berdiskusi dan bekerjasama untuk mencari solusi," ujarnya.
       
JK menyebut, konflik Laut Cina Selatan bukan sekedar rebutan wilayah perairan, namun lebih dimotivasi oleh rebutan sumber daya alam maupun perikanan yang ada di kawasan tersebut. Karena itu, penyelesaiannya harus dalam kerangka ekonomi.

"Ini cocok dengan visi poros maritim Indonesia yang ingin memanfaatkan maritim untuk kesejahteraan," katanya.
       
Terpisah, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Shidiq mengingatkan agar pemerintah segera memperjelas konsep tentang kemaritiman pemerintah. Menurut dia, ada resiko yang cukup besar jika konsep kemaritiman Indonesia sebagaimana yang menjadi visi pemerintahan Jokowi-JK, dibiarkan mengambang seperti sekarang.
       
"Jika masih tidak jelas, maka justru akan bisa menjadi bumerang bagi pemerintahan sendiri di sana-sini," kata Mahfudz.  
       
Dia mencontohkan tentang target peningkatan tangkapan ikan dari kementerian kelautan dan perikanan. Namun, di sisi lain, kondisi nelayan masih harus dihadapkan dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).

"Ini gambaran kecil saja tentang belum jelasnya konsep kemaritiman. Jadi, bukannya tangkapan ikan naik, tapi nelayan sebagai stakeholder justru makin terjepit," kata politisi PKS tersebut.
       
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini menambahkan kalau pengembangan sektor maritim bukan pekerjaan mudah. Sebab, visi kemaritiman itu juga akan terkait erat dengan persoalan anggaran. Terutama, menyangkut dana untuk pembangunan infrastruktur.
       
Menurut dia, pembangunan infrastruktur nantinya tidak boleh hanya diserahkan pada swasta. Negara tetap harus hadir sebagai pemain utama. "Harus ada peran pemerintah yang besar, dan untuk hal tersebut, pemerintah harus kuat dalam APBN dan kebijakan," kata Hendri saat ditemui di komplek parlemen kemarin.
       
Dia menambahkan, secara faktual kondisi infrastruktur kelautan di Indonesia masih sangat minim. Terutama, di wilayah Indonesia bagian Timur. "Butuh energi besar, BUMN harus habis-habisan menanam modal," tandasnya. (owi/dyn)