Posisi Presiden di DNPI jadi Kendala

Jumat, 19 Februari 2010 – 17:51 WIB

Namun Sekretaris Dewan Nasional Perubahan Iklim, Agus Purnomo, berpendapat lain. Dia menyatakan, sejauh ini posisi Presiden sebagai ketua DNPI bukan merupakan kendala. "Sinkronisasi program lintas departemen sudah berjalan. Kita juga kerap bertemu dengan departemen-departemen membahas program kerja," katanya.

DNPI sendiri dibebani tugas sinkronisasi program dari 17 departemen serta Badan Meteorologi dan Geofisika. Justru yang menjadi kendala, lanjut Agus, adalah sinkronisasi dengan pemerintah daerah. "Karena (Pemda) tidak mempunyai kaitan langsung kecuali melalui kementerian.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, menyatakan, sebuah kementerian untuk mengatur perubahan iklim belum perlu dibentuk. "Nanti malah nambah beban negara pos anggaran dan sebagainya. Yang harus dibereskan adalah bagaimana pemerintah mengatasi ketidakpastian ditingkat internal," ungkapnya.

Kata Abdon, terlalu banyak sengketa antara masyarakat adat dan kepentingan pemerintah dalam mengembangkan investasi. "Hampir diseluruh Indonesia, masyarakat adat selalu bersengketa dengan pemerintah. Padahal, mayoritas masyarakat adat sendiri tidak berperan dalam kerusakan lingkungan," jelas Abdon.

JAKARTA - Komitmen politik Indonesia terhadap isu perubahan iklim, idealnya diimplementasikan dalam pembentukan Kementerian Perubahan Iklim. Sehingga,

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next