PPDB Sudah Berakhir, 21 Siswa Lulusan SMP Belum Dapat SMA Negeri

Dengan kondisi belum ada kepastian sekolah atau tidak, kata Toni, psikologi Rm terganggu. Belakangan ini anaknya sering tidak pulang ke rumah dan seringkali juga marah-marah kepada orang tuanya.

Toni mengaku Rm sudah sangat ingin melanjutkan pendidikan di SMA, tetapi karena kendala keuangan orang tuanya yang tidak mencukupi untuk memasukkannya ke sekolah swasta, sehingga Rm hingga saat ini belum juga sekolah.

“Bukannya pemerintah mencanangkan seluruh anak Indonesia harus sekolah? Lalu sekarang malah dihalangi. Apalagi anak ini punya kartu Gakin dan KIP, kenapa harus dihalangi untuk sekolah?” ungkap Toni yang sehari-harinya mendapatkan penghasilan dari kerja serabutan.

Toni juga sudah berusaha mendatangi Disdikbud Kaltara pada kantor perwakilan di Tarakan, tetapi tetap saja dianjurkan untuk ke swasta.

Toni pun berharap seharusnya pemerintah membuat gedung sekolah yang baru di tengah padatnya penduduk di Tarakan, apalagi banyak juga siswa pindahan dari daerah lain.

“Memangnya pemerintah mau menanggung biaya sekolahnya sampai selesai kalau di swasta, ‘kan tidak. Coba buatlah gedung baru, masa penduduk bertambah, sekolah hanya itu-itu saja,” katanya.

Sementara itu, anggota komisi IV DPRD Kaltara Effendhi Juprianto mengatakan, kecil kemungkinan adanya penambahan siswa pada sekolah negeri, karena kondisinya sudah sangat penuh.

Karena itu alternatif yang bisa dilakukan yakni memasukkan peserta didik itu ke sekolah swasta. “Kalau kelebihan, malah gurunya yang kurang,” katanya melalui sambungan telepon.