PPP Berharap Tidak Sedang

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) berharap penetapan dua kadernya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap pada pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI pada tahun 2004 bukan karena intervensi ataupun pesanan tertentu. Sebab, seolah-olah PPP tengah "dikerjain" karena secara beruntun sejumlah kadernya terseret dalam kasus suap dan korupsi.

Sebelumnya, politisi PPP yang terseret kasus suap adalah Endin AJ Soefihara. Selanjutnya politisi senior yang juga mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan sarung di Depsos. Terakhir, kemarin KPK mengumumkan dua kader PPP, Sofyan Usman (Wakil Sekjen PPP) dan Daniel Tanjung juga sebagai tersangka kasus suap.

"Kami cuma berharap tidak ada sesuatu di balik beruntunnya kader kami ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK," ujar Wakil Sekjen DPP PPP, M Romahurmuziy, di sela-sela buka puasa bersama dengan wartawan di press room DPR RI, Rabu (1/9).

Menurutnya, dalam kasus suap pemilihan DGS BI itu seharusnya KPK bisa menegakkan keadilan dan jangan hanya menetapkan penerima suapnya saja sebagai tersangka. “Pemberi suap seharusnya juga diproses hukum karena niat penyuapan ada di pemberi,” ulas mantan anggota Pansus Kasus Bailout Bank Century itu.