PPP Ketar-ketir

Sekjen PPP, M Romahurmuziy pun angkat bicara. Pihaknya menyatakan kesiapannya menghadapi reshuffle kabinet. Namun, jika perombakan kabinet adalah kebutuhan Presiden. Karena presiden punya hak untuk memberhentikan menteri yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun.

"Sikap PPP akan menerima apapun yang menjadi keputusan presiden, pada dasarnya tanpa alasan yang jelas pun. Manakala presiden merasa  reshuffle itu masalah kebutuhan maka lakukan tanpa banyak diwacanakan agar tidak mengganggu semangat dari pembantu-pembantunya," ujar Sekjen PPP, M Romahurmuziy kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jumat (16/9).

PPP menilai jika reshuffle dilakukan, harus sesuai kebutuhan presiden. PPP tak mau reshuffle dilakukan karena ditekan kelompok-kelompok kepentingan. Sebab, lanjut Romi, evaluasi kinerja kementerian pada dasarnya hanya berujung dua pilihan, diteruskan tapi dengan catatan tingkatkan kinerjanya, atau ganti. Karena itu, persoalannya harus diidentifikasi oleh presiden, siapa yang bertanggung jawab terhadap rendahnya serapan anggaran, seluruh menterikah, atau menteri tertentu.