PPP Tolak Keras Sekolah Lima Hari

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP PPP Arwani Thomafi mengatakan, rencana Mendikbud Muhadjir Effendi menerapkan kebijakan sekolah lima hari di tahun ajaran 2017 hanya akan memunculkan kegaduhan.

Karenanya PPP menolak rencana kebijakan sekolah lima hari tersebut.

"Kebijakan memaksakan perubahan jam belajar siswa sekolah akan memunculkan kegaduhan baru. Kami minta Mendikbud mengurungkan kebijakan itu," kata Arwani, Minggu (11/6).

Dia mengingatkan bahwa kebutuhan untuk mereformasi dunia pendidikan saat ini bukan mengubah jam belajar siswa.

Tapi, Arwani mengatakan, semua anak bangsa ini harus dipastikan bisa mengenyam pendidikan di sekolah. Kemudian, kesejahteraan guru juga harus terjamin, sarana prasarana sekolah tersedia dengan kualitas memadai.

Kebijakan perubahan jam sekolah itu dirasa jauh dari rasa keadilan, tidak memahami kearifan lokal serta tidak menghargai sejarah keberadaan lembaga pendidikan di masyarakat yang sudah berkembang dan berlangsung jauh sebelum kemerdekaan.

Sistem dan proses belajar mengajar yang sekarang ini sudah berjalan dengan baik. Pengayaan jam pelajaran di luar sekolah melalui kursus, pengajian, madrasah diniyah dan sebagainya sudah berjalan dengan baik.

"Jika kebijakan lima hari sekolah dengan menambah durasi di ruang kelas ini diterapkan maka ini akan mematikan lembaga pendidikan seperti madrasah diniyah dan lain-lain," paparnya.