Pramono-Rano Dinilai Sukses Memaparkan Visi dan Misi di Debat Perdana Pilkada Jakarta

Kemudian hotline conselling 24 jam untuk mengatasi mental health, pemangkasan jadwal tunggu pasien BPJS, meningkatkan kecanggihan JAKI, CCTV di tiap RT, syarat rekrutmen PPSU diturunkan dari lulus SLTA menjadi SD, dan seterusnya.

"Memaparkan detail program di awal diskusi memungkinkan pasangan dengan slogan #JakartaMenyala itu menjadi sangat mudah untuk menjawab dan memainkan isu sepanjang debat. Semua pertanyaan dijawab dengan merujuk kembali pada daftar program yang sudah disebutkan sebelumnya," kata Saidiman.

Dengan menyebut daftar program di awal diskusi, pasangan ini seperti mengunci semua kemungkinan isu yang muncul belakangan. Bahkan isu dan pertanyaan yang muncul, baik dari panelis maupun pasangan calon lain, justru memberi kesempatan pada Pramono dan Rano untuk lebih menjelaskan program kerja yang sudah mereka sebut sebelumnya.

Ketika membahas topik keseteraan gender, misalnya, pasangan nomor tiga itu tinggal menyebut kembali program job fair di tingkat kecamatan dan memperluas kesempatan warga Jakarta untuk mendapatkan pekerjaan seperti PPSU yang syarat pendidikannya diturunkan.

Tawaran RK-Suswono juga cukup baik untuk isu gender ini. Namun penjelasannya sedikit berputar dari soal karakter ibu kota yang cenderung diskriminatif pada kelompok rentan, sampai pada isu pendidikan.

Penjelasan yang berputar itu bermuara pada dua solusi yang semuanya terkait pendidikan: pendidikan gratis untuk sekolah negeri dan swasta dan sekolah perempuan sebagai wadah pemberdayaan para ibu.

Menurut Saidiman, dari sekian isu yang muncul di debat pertama ini, ada tiga isu penting yang menarik diangkat untuk memperlihatkan perbedaan sudut pandang dan pendekatan pasangan RK-Suswono dan Pramono-Rano. Tiga isu itu adalah tentang insentif RT/RW, persoalan Gen-Z, dan solusi macet Jakarta.

RK-Suswono datang dengan janji anggaran 250 juta tiap RW. RK menyebutkan inisiatif memberi anggaran 250 juta tiap RW pertahun itu adalah perwujudan dari gagasan utama mereka untuk melakukan desentralisasi. Mereka ingin membangunan di Jakarta tidak terpusat, tapi terserak di sampai tingkat RW.