Presiden Diminta Ganti Direksi BOP dan Hentikan Wacana Wisata Halal di Labuan Bajo

Berdasarkan realitas lapangan selama ini, menurut Frans, para pelaku pariwisata telah melayani para wisatawan muslim sesuai dengan kebutuhan mereka dan tak satu pun di antara mereka yang mempersoalkan. Hal ini menunjukkan masyarakat Manggarai Barat dan para pelaku pariwisata memahami pelayanan jasa pariwisata.

"Untuk itu, program wisata halal ini tidak tepat dan tidak cocok diterapkan di Labuan Bajo karena tidak sesuai dengan budaya, potensi, karakteristik, serta branding pariwisata Labuan Bajo yang selama ini telah mendunia. Konsep pariwisata halal yang didengungkan itu layaknya dikembangkan di destinasi-destinasi wisata yang memiliki kultur dengan kebudayaan Timur Tengah dan memiliki potensi untuk menarik kedatangan wisatawan dari kawasan itu," katanya.

Lebih lanjut, Komnas Pengawas BOP menerangkan, pengembangan pariwisata sesuai kebutuhan pasar tak harus disamakan dengan daerah lain di Indonesia. Sebab akan menghilangkan  keadaan dan kondisi natural pariwisata daerah tersebut.

Selain itu juga konten atau isi wisata halal adalah keyakinan partikular. Sebagai hal yang partikular ia tidak bisa menjadi alasan dasar pembuatan kebijakan publik di bidang pariwisata. Bidang pariwisata sudah seharusnya berpijak pada ideologi Pancasila sebagai landasan ideologis seluruh kebijakan publik tak terkecuali pariwisata.

“Wacana wisata halal ini juga kontraproduktif dengan kearifan lokal Manggarai Barat, Manggarai Raya bahkan NTT umumnya,” katanya.

Untuk itu, Nusa Tengara Timur (NTT) Diaspora-Jakarta yang tergabung dalam Komite Nasional (Komnas) Pengawas Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo-Flores, mendesak Menteri Pariwisata RI untuk menghentikan dan sekaligus membatalkan wacana Wisata Halal di Labuan Bajo.

Komnas BPO Labuan Bajo juga mendesak Presiden Joko Widodo mereposisi kembali Badan Pengurus BOP Labuan Bajo-Flores dengan alasan para personel Badan Pengurus BOP Labuan Bajo-Flores dinilai tidak memahami dan mengetahui secara utuh karakteristik dan budaya masyarakat lokal.

Selain itu, para personel BOP Labuan Bajo-Flores dinilai kurang profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai BOP, sehingga menimbulkan reaksi penolakan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia saat ini.