Presiden Jokowi Merasa Khawatir, Lalu Keluarkan Instruksi Ini

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo khawatir kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali datang di puncak kemarau. Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Jokowi itu saat memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (23/6).

"Di tengah kesibukan kita dalam menghadapi pandemi ini, jangan lupa kita juga memiliki sebuah pekerjaan besar dalam rangka mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan," ujarnya mengawali pengantar rapat.

Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diperoleh presiden menyebut, sebagian besar wilayah akan mengalami puncak kemarau pada Agustus mendatang. Dalam laporan tersebut, sebanyak 17 persen wilayah memasuki musim kemarau di April, 38 persen di Mei, dan 27 persen di Juni.

"Untuk itu saya ingatkan kembali, yang pertama, mengenai manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan baik. Area-area yang rawan hotspot dan update informasi ini sangat penting. Manfaatkan teknologi untuk peningkatan monitoring dan pengawasan dengan sistem dasbor," tuturnya.

Sebelumnya, pada kunjungan kerja ke Provinsi Riau 20 Februari 2020 lalu, Jokowi melihat sendiri bagaimana sistem dasbor mampu menggambarkan situasi karhutla di wilayah tersebut secara terperinci. Sistem tersebut menggunakan empat teknologi satelit sebagai alat pengindera untuk mendeteksi titik api, yaitu NOAA, Aqua, Terra, dan satelit dari Lapan.

Jokowi berpendapat, apabila sistem dasbor serupa itu juga diterapkan untuk memantau wilayah-wilayah rentan terjadinya karhutla, maka penanganan terhadap hal tersebut dirasa akan jauh lebih mudah dan efektif.

"Saya sudah melihatnya langsung dasbor itu bisa menggambarkan situasi di lapangan secara rinci dan detail. Saya kira kalau seluruh wilayah yang rawan kebakaran ini bisa dibuat seperti itu saya kira pengawasan akan lebih mudah," kata Jokowi.

Selain memanfaatkan teknologi, pengendalian karhutla juga dapat memanfaatkan infrastruktur pengawasan yang telah ada hingga ke tingkat bawah wilayah seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang dapat bergerak dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk segera memadamkan titik api yang terdeteksi dan belum membesar.