Presiden Jokowi Minta Kejadian di 2015 Tak Terulang Lagi

Untuk itu Presiden meminta semua pihak untuk memprioritaskan patroli terpadu dan deteksi dini, penataan ekosistem gambut agar gambut tetap basah, membuat embung tahan kemarau, upaya waterbombing, hingga penegakan hukum.

Presiden menjelaskan bahwa penegakan hukum harus dijalankan agar memberikan efek jera bagi pelaku pembakaran.

“Aturan main di tahun 2015 masih berlaku. Jadi kepada Panglima TNI dan Kapolri, saya ingatkan lagi. Copot jajarannya yang tidak bisa menangani karhutla. Semua Kapolda, Pangdam, harus bisa mengatasi masalah karhutla. Tolong pemda, gubernur, bupati, walikota untuk di-back up, dibantu juga dengan Pemerintah Pusat. Sehingga api sekecil apapun segera padamkan dan jangan ada kebakaran yg besar di wilayahnya,” tegas Presiden.

BACA JUGA : Duh Mobil Mewah Seharga Rp 2,3 Miliar Senggol Motor, Begini Jadinya

Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong agar masyarakat merubah mindset dalam membuka lahan, “Pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) harus dioptimalisasikan. Tidak ada cara lain. Kita harus beralih dari cara tradisional ke modern.”

Berdasarkan prediksi cuaca dari BMKG, puncak kemarau akan terjadi di bulan Agustus hingga September dengan kondisi lebih kering dibandingkan kemarau tahun 2018.

Berdasarkan prakiraan hujan bulanan BMKG, periode Juli-Oktober diperkirakan rendah. Oleh karena itu perlu diwaspadai wilayah-wilayah yang mengalami periode musim kemarau 2019 akan lebih kering terutama di bagian tengah dan selatan Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, dan Selatan Papua.

Data KLHK menunjukkan peningkatan intensitas karhutla terjadi di beberapa provinsi rawan seperti di Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan juga Sultra.