Prioritaskan Kebijakan untuk Rakyat

Kamis, 13 November 2008 – 23:10 WIB

Langkah tersebut dinilai strategis guna mendorong dilaksanakannya sistem yang mampu membentuk pola hubungan yang adil antar negara-negara di dunia, menghormati prinsip-prinsip kedaulatan ekonomi dan politik, hak asasi manusia, kesetaraan gender, keadilan ekologi, serta menjamin terwujudnya kedaulatan pangan, sesuai amanat konstitusi UUD 1945 demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat, ujar Dani.

Dia jelaskan, krisis keuangan dunia yang berawal di Amerika Serikat telah berkembang menjadi ancaman global yang ikut menyeret negara dunia ketiga yang berada pada lantai terlemah ekonomi dunia ikut terjebak di dalamnya.

"Pemerintah Amerika Serikat dan institusi Bretton Woods (IMF dan Bank Dunia) gagal mengatasinya. Saat ini mereka meminta seluruh dunia untuk ikut menanggung biaya krisis keuangan global yang bahkan negara berkembang tidak menjadi penyebabnya," kata Dani.

Saat ini, lanjutnya, ancaman pemutusan hubungan kerja menyebar ke seluruh dunia disebabkan oleh deindustrialisasi dan turunnya produksi. Jumlah ekspor yang menurun tidak hanya karena turunnya permintaan tapi juga aksi setiap negara mengetatkan impor guna menyelamatkan ekonomi negara masing-masing. Pelarian modal semakin besar karena investor asing ingin menyelamatkan kebutuhan likuiditas di negara asalnya.

JAKARTA - Koalisi Anti Utang (KAU) mendesak pemerintah Indonesia untuk mengubah prioritas kebijakan ke arah jaminan sosial bagi rakyat. Bukan sebaliknya,

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• Next