Prioritaskan Kebijakan untuk Rakyat

Kamis, 13 November 2008 – 23:10 WIB

Kondisi tersebut diperparah lagi dengan depresiasi mata uang, krisis nilai tukar, dan tekanan inflasi memperbesar efek krisis yang dirasakan negara-negara berkembang, ujarnya. "Sayangnya, kebijakan yang diambil sebagai respon terhadap krisis tetap tidak mencerminkan keberpihakan terhadap jutaan rakyat miskin. Aksi seragam atas injeksi likuiditas di sektor keuangan serta bailout dilakukan untuk "menolong" sektor perbankan dan lembaga-lembaga hedge fund dianggap sebagai obat generik yang mampu mengatasi masalah," kata Dani.

Pemerintah Indonesia, lanjutnya, di bawah tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) bahkan segera melakukan buyback saham dan Surat Utang Negara (SUN). "Kebijakan tersebut hanya berdampak pada semakin kurangnya kerugian yang diderita investor pemegang saham dan surat berharga negara."

Sementara itu, rekomendasi yang diajukan pemerintah Indonesia melalui menteri keuangan dalam forum pertemuan tingkat menteri

negara-negara G20 juga sangat mengecewakan. Kesepakatan untuk mereformasi Bretton Woods Institution hanya menghasilkan pemberian mandat kepada Bank Dunia dan Bank pembangunan lainnya untuk meningkatkan kapasitas pinjaman melalui "global

expenditure fund."

JAKARTA - Koalisi Anti Utang (KAU) mendesak pemerintah Indonesia untuk mengubah prioritas kebijakan ke arah jaminan sosial bagi rakyat. Bukan sebaliknya,

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• Next