Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Produksi Kelapa Sawit Sumbang Sumber Devisa Rp 239 triliun

Selasa, 29 Agustus 2017 – 14:29 WIB
Produksi Kelapa Sawit Sumbang Sumber Devisa Rp 239 triliun - JPNN.COM
Ditjen Perkebunan menggelar kegiatan penyerahan sertifikat ISPO dan workshop penguatan ISPO di Auditorium Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (29/8). Foto IST

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan saat ini tengah fokus mendorong semua perusahaan sawit untuk mengikuti program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).

Pasalanya kelapa sawit menyumbang sumber devisa mencapai Rp 239,4 triliun.

Untuk mempercepat implementasi program tersebut, Ditjen Perkebunan menggelar kegiatan penyerahan sertifikat ISPO dan workshop penguatan ISPO di Auditorium Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (29/8).

Dirjen Perkebunan Bambang mengatakan, kegiatan ini untuk meningkatkan komitmen seluruh stakeholder perkelapasawitan nasional dalam mendukung program sertifikasi ISPO dan penguatan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan, serta menjadikan ISPO lebih acceptable di dalam negeri maupun di pasar internasional.

Sertifikasi ISPO wajib dilakukan agar minyak sawit Indonesia bisa diterima dan memikili posisi tawar yang tinggi di pasar ekspor, serta pengelolaan perkebunan sawit Indonesia bisa dilakukan secara berkelanjutan.

“Dari 11,9 juta hektar lahan sawit di Indonesia, baru 16,7 persen saja yang sudah bersertifikat ISPO. Capaian kita baru 14 persen untuk ISPO. Setelah penyerahan sertifikasi hari ini jadi 16,7 persen. Salahnya bukan di sekretariat, tetapi karena persyaratan yang memang harus banyak dipenuhi. Kita targetnya harus ISPO semua. Jika sudah ISPO, saya kira tidak ada yang mengatakan bahwa sawit kita tidak baik. Pasar luar negeri pun bisa menghargai produk sawit kita,” kata Bambang.

Menurutnya, penerapan ISPO juga sebagai langkah Indonesia menghadapi tudingan-tudingan negatif yang dialamatkan kepada sawit Indonesia. Isu tersebut yakni dari perusakan hutan hingga pelanggaran hak asasi manusia.

“Karena itu, saya mengimbau kepada para pelaku usaha dan Sekretariat ISPO untuk terus melakukan percepatan sehingga sertifikasi ISPO dipercepat. Untuk percepatan kita terus membuka diri kepada perusahaan yang ingin memberikan pengabdian terhadap wacana sertifikasi,” tegasnnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan saat ini tengah fokus mendorong semua perusahaan sawit untuk mengikuti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News