Prof Zainuddin Menilai PPDB Zonasi Bisa Dilanjutkan dengan Perbaikan

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku sudah menyampaikan soal peninjauan ulang kebijakan sistem zonasi PPDB kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Kepada Presiden, Muzani mengungkapkan kebijakan sistem zonasi PPDB memang bermaksud baik untuk pemerataan sekolah favorit.

Namun, implementasi PPDB di lapangan malah menimbulkan banyak persoalan hampir di seluruh provinsi di Indonesia.

"Kami tadi menyampaikan tentang kebijakan PPDB, penerimaan peserta didik baru yang di banyak tempat menimbulkan problem baru," kata Muzani setelah bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/8).

Muzani memandang PPDB zonasi saat ini tidak seperti maksud diadakannya kebijakan tersebut, yakni untuk memunculkan sekolah-sekolah unggul.

"Yang terjadi justru sekolah unggul makin unggul, yang tidak unggul, ya, tidak unggul," lanjutnya.

Dia mengatakan sistem zonasi PPDB dalam praktik di lapangan juga menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat.

Contohnya, soal siswa yang dekat dengan sekolah tujuan malah tidak tertampung karena beberapa alasan seperti keterbatasan kuota, selisih usia, dan manipulasi data calon siswa.