Program BLT Hanya Pencitraan

Jumat, 02 Maret 2012 – 00:43 WIB

Daryatmo juga menjelaskan bahwa tak benar subsidi sebagai faktor yang menjadi beban bagi APBN. Sebab beban subsidi BBM di APBN hanya sekitar 8 persen dari total anggaran, yang nilainya hampir setara dengan pembayaran utang luar negeri.

Sebaliknya, menurut Daryatmo, yang paling besar menjebol anggaran negara justru belanja birokrasi untuk gaji pegawai dan operasional aparat pemerintah yang besarnya mencapai 51,4 persen dari total anggaran.

Sementara Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendy Simbolon mendesak pemerintah untuk terlebih dahulu sejumlah dugaan manipulasi BBM sebelum memutuskan kenaikan harga BBM. Contoh adalah dugaan jual-beli BBM bersubsidi oleh aparat kepolisian di wilayah timur Indonesia dengan PT  PLN.

"Hal-hal seperti ini mempengaruhi pemasukan negara. Janganlah membebankan masalah kepada pundak masyarakat kecil melalui pencabutan subsidi BBM, padahal masalah sebenarnya seperti pengelolaan yang tak beres dibiarkan begitu saja," tegas Effendy.

JAKARTA - Pemerintah dinilai sedang berusaha menutupi keterpurukan citranya melalui pemberian kompensasi kenaikan harga BBM dalam program-program

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next