Program KB Wajib Direvitalisasi

Minggu, 13 Juli 2008 – 12:07 WIB

JAKARTA - Program Keluarga Berencana (KB) selama lima tahun terakhir dinilai gagal. Kekhawatiran terjadinya ledakan penduduk (baby boom) ke-2 muncul kembali. Untuk itulah, mekanisme program KB perlu direvitalisasi.

Data WHO menunjukkan saat ini jumlah penduduk Indonesia menempati posisi ke-4 dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Dengan pertumbuhan penduduk mencapai 4,7 juta tiap tahun, Indonesia menyamai jumlah penduduk Singapura saat ini.

Direktur Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sri Pamoejo Rahardjo menerangkan, kegagalan pelayanan Program KB dapat dilihat dari hilangnya simbol-simbol KB di masyarakat. Di sisi lain, program-program baru di masyarakat juga mengurangi perhatian masyarakat terhadap Program KB. ”KB tidak populer lagi di mata masyarakat,” kata Sri di Jakarta (12/7).

Padahal, kata Sri, persoalan penduduk merupakan persoalan yang sangat penting dan erat kaitannya dengan pembangunan secara keseluruhan. "Dengan kondisi dan situasi sosial ekonomi yang kurang menguntungkan, bervariasinya suku bangsa, etnis dan agama, maka diperlukan langkah tepat untuk menanganinya," tuturnya.

Sri memprediksi, penurunan minat ber-KB akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan penduduk. Apabila jumlah penduduk Indonesia tahun 1990 sebanyak 179,4 juta, meningkat pada tahun 2000 menjadi 206,3 juta, maka diperkirakan tahun 2020 sebanyak 261juta jiwa dan tahun 2025 menjadi 273,2 juta.

Dia menuturkan menghilangnya komitmen negara untuk mengendalikan jumlah penduduk, bukan hanya keterbatasan anggaran namun juga karena pergeseran paradigma program KB dari pendekatan demografi ke pendekatan kesehatan reproduksi. "Diperlukan peran swasta dan LSM untuk lebih memasyarakatkan kembali Program KB," sarannya.

Kepala BKKBN Sugiri Syarief mengakui dalam lima tahun terakhir capaian program KB cenderung stagnan. Program yang berjalan sejak tahun 1970 itu belum memperlihatkan dampak bermakna terhadap penurunan pertumbuhan penduduk.

Dalam lima tahun terakhir, pertambahan akseptor KB di Indonesia rata-rata hanya 0,8%. Sampai saat ini, total akseptor KB baru 61% dari seluruh pasangan usia subur yang jumlahnya sekitar 49 juta orang. Hal itu, kata Sugiri, disebabkan keterbatasan anggaran yang selama ini dikucurkan pemerintah.