Program Presiden Mendatang Dibahas Pemerintah Terkini, Hasto: Tidak Tepat

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai tidak tepat langkah pemerintahan kekinian yang membahas dan mengakomodasi program pemimpin mendatang untuk dimasukkan ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Terlebih lagi, kata dia, penghitungan suara manual pemilu 2024 belum selesai dan masih dilaksanakan oleh KPU secara berjenjang.

"Ya, kalau kami melihat, pembahasan tidak tepat, karena sekarang tahapan pemilu presiden ini baru memasuki tahap rekapitulasi," kata Hasto kepada awak media di Jakarta, Rabu (28/2).

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) itu menyebutkan langkah membahas program pemimpin mendatang oleh pemerintah terkini memunculkan tanda tanya besar.

Terlebih lagi, Hasto menangkap sinyal ada upaya konsolidasi demi memuluskan berbagai program paslon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Malah menimbulkan suatu tanda tanya, ketika konsolidasi kekuasaan secara masif dilakukan, termasuk pembahasan program makan siang gratis dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, sementara tahap prmilu presiden belum selesai," kata alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu.

Hasto menganggap langkah membahas program pemerintah mendatang ingin mengesankan kalau pemilu 2024 sudah selesai dengan pemenang sudah ditentukan.

"Ada upaya sepertinya mau membangun skenario bahwa pemilu sudah selesai, padahal rekapitulasi baru dilakukan. Ini tentu saja menyentuh aspek-aspek hukum dan aspek etika dari penyelenggara negara," kata Hasto.