Proses Pemberian Bantuan Pemerintah Northern Territory Disoroti

Audit ini dilakukan di saat utang Pemerintah NT mencapai rekor tertinggi dan permintaan mereka untuk porsi Pajak PPN ke Pemerintah Australia juga meningkat.

"Tak ada bentuk komunikasi dalam lembaga atau antarlembaga terkait dengan pemohon hibah yang melanggar ketentuan," tulis Crisp dalam laporannya.

"Diketahui bahwa tidak ada dokumentasi untuk bukti persetujuan bagi semua permohonan hibah. Sifat dan jenis dokumentasi yang ada juga tidak konsisten," tambahnya.

Masalah transparansi

Departemen Layanan Korporasi dan Informasi NT mengadakan peninjauan sistem pelaporan hibah pada 2014, dan ditemukan bahwa departemen ini tak dapat menyiapkan dokumentasi untuk seluruh hibah yang disalurkan.

"Proses yang ada rentan terhadap faktor kesalahan manusia karena kurangnya pemeriksaan dan pengawasan terprogram," tulis Crisp.

Crisp juga menemukan bahwa Departemen Urusan Menteri Utama yang mengelola sebagian besar dana hibah setiap tahun tak memiliki sistem untuk memantau hibah.

"Dalam beberapa kasus, lembaga ini bergantung pada perusahaan yang dikelola karyawan individu," katanya.

Crisp menunjuk perkiraan Pemerintah NT yaitu $ 966 juta dalam bentuk hibah pada tahun 2014/15. Namun angka itu, katanya, mungkin tak akurat.