PSB Dikomersialisasi, Pemerintah Tutup Mata

Selasa, 01 Juni 2010 – 21:19 WIB

Febri menambahkan, seharusnya pemerintah dan sekolah membuka informasi selebar-lebarnya tentang tata kelola keuangan yang berlaku di sekolah tersebut. Jika tidak akan terjadi tumpang tindih sumber anggaran yang peruntukannya sama. “Harus jelas, berapa dana dari APBN, berapa dari APBD dan berapa dari orang tua murid, dan kebutuhannya untuk apa saja, takutnya ada anggaran ganda yang tidak diketahui orang tua murid,” terangnya.

Menindaklanjuti hal itu, ICW dan Aliansi Orang tua Murid Peduli Pendidikan, serta beberapa lembaga yang bergerak di bidang pendidikan lainnya akan melakukan pendampingan bagi orang tua murid pada saat proses PSB berlangsung, yaitu dengan Cara membuka posko pengaduan PSN 2010.

Tujuan utama pembukaan posko ini untuk membantu orang tua murid, terutama mereka yang dihambat dalam proses PSB. Selain itu juga untuk melakukan advokasi guna merubah kebijakan pendidikan terkait PSB. Posko-posko tersebut berada di 12 titik yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Di antaranya di Jakarta melalui ICW, dan Indonesia Budget Centre. Sedangkan daerah lain juga seperti Tangerang melalui Education Centre, juga ada Garut Governance Watch, Yayasan Prima Bau-bau dan Yayasan Kritik Muna di Sulawesi Utara, KP2KKN di Semarang dan LSM Mata di Aceh.

Selain itu juga ada Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya, lalu Stimulant Institute di Nusa Tenggara Timur, dan Sentra Advokasi Hak Untuk Pendidikan Rakyat (SAHDAR) di Medan.(cha/awa/jpnn)