PSI Berharap Kasus Korupsi DP Nol Rupiah Jadi Awal Pemberantasan Mafia Tanah

Pada Rapat Paripurna pandangan umum fraksi tanggal 27 November 2020, PSI juga menyoroti kenapa anggaran program Rumah DP 0 Rupiah yang sudah menyedot triliunan rupiah uang negara, tetapi selama 3 tahun Anies Baswedan menjabat realisasi ketersediaan hunian DP 0 Rupiah untuk masyarakat hanya di bawah 1 persen dari target.

“Kenapa seolah program DP 0 Rupiah hanya menjadi ajang beli tanah saja, sementara realisasi perumahan untuk masyarakat sendiri tidak ada kejelasan?” tanya Eneng.

Menurut Eneng, praktek koruptif dalam pembelian tanah menggunakan APBD akan terhindarkan jika pembahasan dilakukan secara rinci dan terbuka. Terbongkarnya korupsi ratusan miliar di DKI adalah bukti bahwa selama ini perencanaan dan penggunaan keuangan di DKI masih sarat kepentingan dan perilaku koruptif.

“Kami sudah pernah ingatkan soal perencanaan anggaran harus transparan dan akuntabel. Kasus yang sedang diusut KPK ini menjadi bukti yang tidak terelakan atas kritik yang selama ini PSI layangkan kepada Pemprov DKI. Kami harap dengan masuknya KPK, bisa mengungkap dua hal sekaligus, yaitu membongkar mafia tanah yang merajalela di DKI dan juga mengungkap sistem perencanaan anggaran di Jakarta yang rentan korupsi,” ujar Eneng. (ant/dil/jpnn)