PSI Dorong Terbitnya Perpres E-Budgeting

jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong sistem keuangan dan perencanaan dilakukan secara online agar setiap orang bisa mengakses anggaran yang disusun pemerintah daerah. Dengan begitu, upaya penggelapan dana bisa diminimalkan karena proses pelaksanaannya berlangsung secara transparan.

“Data memprihatinkan yang diungkap KPK itu bisa ditafsirkan beragam. Tapi, PSI kira, banyak daerah yang belum menerapkan sistem elektronik karena para pajabat setempat bakal sulit 'bermain' anggaran,” kata Ketua Umum PSI Grace Natalie dalam keterangan persnya, Sabtu (9/12).

Grace meyakini, transparansi dalam bentuk e-budgeting dan e-planning, niscaya mempersempit ruang gerak para perampok duit rakyat.

Data yang diungkap KPK menyebutkan bahwa penerapan perencanaan dan penganggaran dengan sistem elektronik (e-planning dan e-budgeting) oleh pemerintah daerah di Indonesia baru 42 persen. Padahal, dalam sebuah surat edaran, Mendagri Tjahjo Kumolo telah menganjurkan penggunaannya sejak September 2016.

Anjuran Mendagri yang tertuang dalam surat edaran ternyata tidak cukup. Tidak punya kemampuan memaksa.

Pekan ini, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) mengenai e-planning, e-budgeting, dan e-procurement.

“PSI berharap, perpres itu segera terbit agar ada payung hukum yang lebih kuat dan bersifat memaksa,” kata Grace.

Saat melansir rencana ini, Oktober lalu, Presiden Jokowi menyatakan Perpres ini akan mengurangi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah. Perpres tersebut akan membuat dimensi pencegahan korupsi lebih bergigi.