PSK Pulang Kampung Minta Pemerintah yang Tanggung

jpnn.com, TARAKAN - Para PSK mulai gelisah mendengar kabar rencana penutupan lokalisasi dan prostitusi di Kaltara. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosiali dan juga instruksi Gubernur Provinsi Kaltara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penutupan Lokalisasi dan Lokasi Prostitusi.

PSK resah karena harus menyiapkan pekerjaan di kampung. Mereka menghubungi keluarga di kampung halaman untuk dicarikan pekerjaan lain.

Salah seorang PSK asal Gedebage Bandung, sebut saja Mau, 32, mengaku sudah mendengar rencana tersebut. Awal tahun depan Tarakan akan melakukan penutupan atau pembersihan terhadap tempat lokalisasi.

"Lumayan gelisah, karena ini pekerjaan kami, agar bisa mengirimkan ke keluarga juga. Mau tidak mau suka tidak suka ya kami terima saja," ungkapnya.

Mau juga mendengar adanya program pembinaan dan bimbingan sebelum dipulangkan untuk menjadi bekal saat berada di kampung halaman. Menanggapi hal ini tentunya dia berharap dapat berjalan sesuai rencana, agar dia bisa menerapkan di kampung halaman. Karena dia juga juga membutuhkan keahlian untuk digunakan agar bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah.

"Semoga bisa berguna, rencana saya nanti akan pulang jika memang ditutup dalam waktu yang dekat ini, karena sudah 8 tahun di Tarakan," ungkapnya.

Selain itu, dia juga berharap agar saat pemulangan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah hingga berada di kampung halaman. “Biaya pemulangan itu pasti mahal, kami berharap pemerintah menanggung semuanya. Jangan sampai dibebankan kepada kami,” harapnya.

Sebelumnya, Ketua MUI Tarakan KH Muhammad Anas mengatakan Menteri Sosial menginstruksikan di tahun 2019 nanti sudah tidak ada lagi bentuk prostitusi di negara ini. Sehingga pihaknya memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah kota Tarakan.