PTUN Tak Berwenang Adili Tahapan Pilkada
Sabtu, 17 April 2010 – 02:51 WIB
Menurut Wirdyaningsih, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, persoalan pilkada yang bisa diadili hanya menyangkut sengketa hasil akhir pilkada saja. "Itu pun penyelesaiannya di MK. Ini juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung," terangnya kepada JPNN, Jumat (16/4).
Sedang yang menyangkut persoalan tahapan pilkada, lanjut Wirdya, sama sekali tidak diatur di peraturan perundang-undangan. "Lembaga mana yang punya kewenangan menyelesaikan masalah tahapan pilkada, itu sama sekali tidak diatur. Inilah bolong-bolongnya aturan kita," ujar Wirdya.